Not known Details About agus joko

Not known Details About agus joko

Blog Article

The following content are merged in Scholar. Their blended citations are counted just for the primary short article.

Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.

Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.

Your browser is outside of date, and may not be appropriate with our Site. An index of the most well-liked Net browsers are available beneath.

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan information pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

menetapkan jenis dokumen, facts, serta informasi mengenai pengelolaan get more info dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

IDI makes World wide Public Merchandise on various subjects suitable on the do the job of SAIs. These publications stick to a rigid protocol of high quality assurance and so are freely accessible to all.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

“The PDI-P authorized Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus mentioned, noting that selecting a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in line with the prevailing laws.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.